Sistem Ekonomi Campuran – Pengertian, Ciri, Tujuan & Contoh
Sistem Ekonomi Campuran – Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Kelebihan, Kekurangan & Contohnya – Untuk pembahasan kali ini kami akan memberikan informasi tentang Sistem Ekonomi Campuran yang dalam hal meliputi pengertian, ciri-ciri, tujuan, kelebihan, kekurangan dan contohnya. Nah, agar lebih jelas, agar bisa dipahami dan dipahami, langsung saja simak ulasannya di bawah ini.
Pengertian Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah campuran atau kombinasi dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Masalah utama ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang tersebut akan diproduksi dan untuk siapa barang tersebut akan diproduksi akan ditangani bersama oleh pemerintah dan swasta. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah mengawasi dan mengontrol perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) tetap diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dilakukan.
Sistem ekonomi campuran umumnya diatur di negara-negara berkembang. Dalam sistem ini, baik sektor swasta maupun pemerintah diakui. Artinya, selain swasta, ada juga badan perencanaan negara yang merencanakan arah dan pengembangan perekonomian.
Sistem ekonomi campuran ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar.
Sistem ekonomi campuran ini merupakan kombinasi ‘logis’ dari ketidaksempurnaan dua sistem ekonomi liberalisme dan etatisme. Selain resesi dunia tahun 1930-an yang menjadi bukti ketidakmampuan sistem liberal, pembubaran kelompok negara-negara komunis juga menjadi bukti rapuhnya sistem etatisme.
Sistem campuran mencoba menggabungkan kebaikan sistem liberalisme dan etatisme, termasuk menyarankan perlunya campur tangan aktif pemerintah dalam kebebasan sektor swasta dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan tersebut, banyak negara kemudian memilih sistem ekonomi campuran.
Baca Juga Artikel Terkait : Sistem Ekonomi Islam: Pengertian Menurut Para Ahli dan (Tujuan – Ciri – Prinsip)
Sejarah Sistem Perekonomian di Indonesia
Berikut beberapa sejarah sistem ekonomi di Indonesia dari masa ke masa, terdiri dari:
-
Pemerintah Orde Lama
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, bukan berarti Indonesia lepas dari Belanda. Namun setelah pemerintah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Hingga tahun 1965, Indonesia mengalami gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, pada masa pemerintahan Orde Lama, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk.
Seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintah yang terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik dan non fisik pada masa pendudukan Jepang. Dilihat dari aspek politik pada masa Orde Lama, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang berujung pada kehancuran politik dan ekonomi nasional.
-
pemerintahan Orde Baru
Maret 1966, Indonesia pada era Orde Baru, perhatian pemerintah lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial negara. Upaya pemerintah tersebut dibarengi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target yang jelas yang sangat diapresiasi oleh negara-negara barat.
Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui proses industrialisasi secara besar-besaran. Perubahan struktur ekonomi juga sangat nyata pada masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahunnya.
Dan syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar upaya pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, sumber daya manusia yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
Baca Juga Artikel Terkait : Sistem Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin Lengkap
-
Pemerintah Transisi
Pada Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami goncangan hebat, yang akhirnya menyebar ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah mulai goyah pada Juli 1997.
Sekitar September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, sehingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkrit, antara lain menangguhkan proyek dan membatasi belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangannya kepada Indonesia.
-
Reformasi Pemerintah
Pada awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat banyak menaruh harapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dari sisi perekonomian, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Namun, pada masa pemerintahan Gusdur, praktis tak ada satu pun persoalan di negeri ini yang bisa diselesaikan dengan baik.
Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Instabilitas politik dan sosial yang tidak kunjung reda pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid meningkatkan country risk level Indonesia. Semakin kompleksnya permasalahan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan IHSG yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
-
Pemerintah Gotong Royong
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati antara lain disebabkan oleh keterbelakangan investor swasta, baik domestik maupun swasta.
Melihat indikator lain, yakni nilai tukar rupiah, kondisi perekonomian Indonesia memang lebih baik di bawah pemerintahan Megawati. Namun pada tahun 1999 IHSG cenderung menurun, hal ini disebabkan perekonomian Indonesia kurang menarik bagi investor, kedua karena tingginya suku bunga deposito.
Baca Juga Artikel Terkait : 6 Pengertian dan Jenis Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah ciri-ciri sistem ekonomi campuran, ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain sebagai berikut:
- Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi.
- Rencana ekonomi ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pihak swasta.
- Sumber daya vital dikendalikan oleh pemerintah.
- Jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
- Pihak swasta diberikan kebebasan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Hak pribadi diakui agar tidak mengganggu kepentingan umum.
- Munculnya persaingan dengan kontrol langsung dari pemerintah.
- Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar.
- Pemerintah menyusun rencana, peraturan dan menetapkan kebijakan di bidang ekonomi.
- Peran pemerintah dan swasta adalah sama.
Tujuan Sistem Ekonomi Campuran
Tujuan pemerintah berpartisipasi dalam sistem ekonomi campuran adalah untuk menyelesaikan kegiatan ekonomi yang mengalami fluktuasi dan gelombang ekonomi yang tajam, selain itu juga untuk melindungi dan melindungi orang-orang yang berpindah, tertindas dan lemah.
Berarti tujuan dari sistem ekonomi campuran adalah untuk menghindari dominasi penuh sumber daya ekonomi dari sekelompok orang.
Intervensi pemerintah berupa regulasi yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta agar berjalan sesuai dengan norma yang wajar.
Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan dan regulasi di bidang fiskal dan moneter yang bertujuan agar perekonomian berjalan lancar dan cepat tanpa masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi.
Baca Juga Artikel Terkait : Pengertian dan Jenis Sistem Perekonomian Negara
Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran
Beberapa keuntungan/keuntungan/kebaikan dari sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut:
- Hak individu diakui
- Penetapan harga dalam perekonomian lebih terkontrol,
- Bidang ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat,
- Ada kebebasan berusaha
- Stabilitas ekonomi terjamin
- Pemerintah menaruh perhatian pada usaha sektor menengah dan kecil.
Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran
Beberapa kelemahan/kekurangan/keburukan sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut:
- Beban pemerintah lebih besar daripada beban swasta.
- Sektor swasta tidak memaksimalkan keuntungan.
- Sistem terpusat, mematikan potensi, kreasi warga.
- Sistem free fight liberalism (persaingan bebas tanpa batas).
- Sulit untuk menentukan batasan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta
Contoh Sistem Ekonomi Campuran
Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran antara lain:
- Indonesia
- India
- Filipina
- Malaysia
- Maroko
- Perancis
- Mesir
- Australia
Baca Juga Artikel Terkait : Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem Ekonomi Campuran Diterapkan di Indonesia
Karena sistem ekonomi campuran banyak digunakan oleh negara-negara berkembang, maka jika Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran lebih tepat daripada menerapkan sistem ekonomi lainnya, karena dengan menerapkan sistem ekonomi campuran maka individu, pemerintah, dan swasta menjadi pelaku ekonomi. Sehingga semua pihak berusaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Karena sulitnya menentukan batas-batas antara sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah, dan sulitnya menentukan batas-batas kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah atau swasta.
Demikianlah pembahasan mengenai Sistem Ekonomi Campuran – Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Kelebihan, Kekurangan & Contohnya Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.
