Pendidikan
36 Dampak Teknologi Informasi Dalam Bidang Pemerintahan
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan E-Government memudahkan masyarakat untuk mengakses kebijakan pemerintah agar program-program yang disusun pemerintah berjalan dengan lancar. E-Government juga dapat mendukung pemerintahan yang lebih efisien, serta dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan sektor industri. Masyarakat dapat memberikan masukan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.
E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, seperti penggunaan intranet dan internet, yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kebutuhan warga, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa proses transaksi bisnis antara masyarakat dengan pemerintah melalui sistem otomatis dan jaringan internet yang lebih dikenal dengan World Wide Web (www).
Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain disebut e-government. Penggunaan relasi ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:
- G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dan masyarakat,
- G2B (Government to business), hubungan antara pemerintah dan pengusaha,
- G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.
Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, bisnis dan kegiatan lainnya.
Dampak Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan
Berikut beberapa dampak teknologi informasi di bidang pemerintahan, yang terdiri dari:
1. Dampak Positif Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan
Berikut beberapa dampak positif teknologi informasi di bidang pemerintahan, yang terdiri dari:
- Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat diberikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu kantor buka, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus datang secara fisik ke kantor tata usaha.
- Peningkatan hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum, keterbukaan (transparansi) diharapkan dapat meningkatkan hubungan antar berbagai pihak, keterbukaan ini menghilangkan rasa saling curiga dan kebencian dari semua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diakses.
- Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Misalnya, data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung siswa, nilai kelulusan, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan orang tua untuk memilihkan sekolah yang tepat bagi anaknya.
- Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan konferensi video. Untuk Indonesia, wilayah ini sangat besar, ini sangat membantu. Pembekalan, koordinasi, diskusi antar pimpinan daerah bisa dilakukan tanpa semua harus berada di lokasi fisik yang sama. Tidak perlu lagi terbang ke Jakarta untuk rapat yang hanya berlangsung satu atau dua jam.
- Tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang dibutuhkan adalah integrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah di pusat dan daerah, akses terhadap seluruh data dan teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
- Di sektor pemerintahan, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal baru dan meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).
- Hilangnya birokrasi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.
- Adanya e-government akan berdampak pada dimensi sumber daya manusia dari setiap pelayanan publik. Ada kemungkinan masalah berkembang karena rasionalisasi jumlah pegawai. Pegawai yang dianggap tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankan e-government generik akan menghadapi dua risiko; diberhentikan (PHK) atau menjadi pelatihan untuk membentuk kompetensi lunak (soft competence) dan keterampilan kerja serta mengintegrasikan diri ke dalam struktur informasi baru.
- Dalam konteks tata kelola yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai “proses automator” yang diharapkan dapat mengurangi proses ini dilakukan secara manual, bukan sebagai alat untuk mengurangi birokrasi.
- Dalam konteks partisipasi semua pihak dalam penyusunan kebijakan, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat yang memudahkan pengumpulan informasi, bukan sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak eksternal seperti badan publik atau lainnya.
- Dalam konteks keterbukaan (transparansi) teknologi internal, informasi masih dianggap sebagai sarana, bukan sebagai sarana pemberian akses untuk memberikan informasi yang lebih spesifik, seperti latar belakang kebijakan.
- Dalam konteks implementasi kebijakan, teknologi informasi masih dipandang sebagai alat untuk mempercepat pelaporan bukan sebagai alat untuk membantu proses pengawasan.
- Dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi, Kebi akan tetap dipandang sebagai sarana untuk memperluas sumber informasi dan data dari sarana yang dapat menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
- Munculnya kelas menengah baru. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi di bidang pemerintahan yang juga meliputi politik akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, dan gaya hidup mereka tidak jauh berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Bisa ditebak, kelas menengah baru akan menjadi garda depan untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berbicara yang lebih besar.
- Proses regenerasi kepemimpinan. Transisi ini jarang berdampak pada generasi kepemimpinan dalam gaya dan substansi politik yang dianut. Nafas kebebasan dan kesetaraan yang lebih kental.
- Dalam bidang Politik Internasional juga terdapat kecenderungan tumbuhnya regionalisme. Kemajuan teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan teknologi transportasi telah menyebabkan peningkatan kesadaran.
- Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan transformasi pemerintahan yang menyeluruh.
- Sektor TI berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah melalui dua cara
- Pemerintah memperoleh penghasilan ketika mereka menjual lisensi atau memprivatisasi perusahaan milik negara. Mereka juga memperoleh penghasilan dari pajak dan membayar biaya lisensi tahunan.
- Sektor TI menghasilkan sejumlah besar pendapatan bagi pemerintah. Di negara-negara yang basis pajaknya terbatas di negara berkembang, pendapatan ini merupakan bagian penting dari pendapatan pemerintah secara keseluruhan.
- Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah mendirikan program TI4PR (Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Penanggulangan Kemiskinan) yang mendirikan pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di pedesaan seperti telecentre.
- Pejabat pemerintah membantu melaksanakan tugas dengan kemajuan alat teknologi informasi, seperti Komisi
(KPK) yang berhasil menangkap koruptor yang merugikan negara dengan menggunakan ponsel koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadap ponsel korup ini agar KPK bisa menentukan tindak pidana korupsi. - Polisi berhasil menangkap para pelaku kejahatan dengan menggunakan alat teknologi informasi yaitu pemasangan kamera CCTV.
- Pemerintah di negara-negara miskin dapat menjembatani kesenjangan antara lingkungan global, pegawai pemerintah, dan warga negara mereka. Memiliki akses ke informasi ini memungkinkan pemerintah meletakkan dasar bagi kebijakan dan membuat komitmen untuk memperbaiki kondisi. Mampu memperoleh informasi dari luar pada akhirnya membantu meningkatkan nasib rakyatnya.
- Di negara yang belum memiliki akses internet dan sistem komputerisasi, teknologi informasi tentu bisa lebih efisien. Memperkaya kehidupan orang miskin di negara berkembang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi modern seperti database perawatan medis, ponsel untuk meningkatkan mata pencaharian, dan komputer untuk memungkinkan kemampuan warga bersaing untuk mendapatkan pekerjaan online di pasar global. Pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan membantu membuat hidup mereka lebih baik.
2. Dampak Negatif Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan
Berikut beberapa dampak negatif teknologi informasi di bidang pemerintahan, yang terdiri dari:
- Akses publik yang lebih bebas ke situs web akan membuka peluang kejahatan dunia maya yang dapat merusak sistem TIK dalam e-government. Misalnya kasus pembobolan website KPU saat menggelar pemilu oleh cracker.
- Biaya. Meskipun informasi dan teknologi yang digunakan secara politis pemerintah dapat menghabiskan lebih sedikit dari konvensional, tetapi sebelum membuat infrastruktur dan teknisi akan membutuhkan biaya yang sangat mahal.
- Mencapai akses. Harus diakui bahwa tidak semua orang melek teknologi. Bagi masyarakat yang jauh di pedalaman, akan sulit mengakses website, blog, atau streaming video tentang politik Indonesia.
- Transparansi. Di beberapa negara maju, banyak orang meragukan berita yang diterbitkan oleh negaranya sendiri. Alasannya adalah negara yang menulis berita dan penerbitnya adalah negara. Modifikasi berita yang mencurigakan dapat terjadi.
- Pribadi. Entitas politik seperti negara membutuhkan tanggapan dari warga negara. Jika negara terus meminta informasi, privasi masyarakat akan semakin sulit dijaga. Hal ini akhirnya menjadi dilema, di satu sisi data dari publik berkumpul untuk mengembangkan aktivitas di dalam negeri, namun negara lain juga harus menjunjung tinggi hak privasi warga negaranya.
- Gunakan persenjataan canggih untuk menyerang orang lain demi kekuasaan dan kekayaan. Terorisme semakin merajalela.
- Kurangnya privasi suatu negara karena kerahasiaan tidak dijamin dengan semakin canggihnya alat pendeteksi.
Kasus yang sering terjadi adalah saling menghujat antar kelompok. - Sangat mudah untuk menyalahgunakan media sosial untuk tujuan politik.
- Pemerintah bukanlah pemimpin dalam teknologi. Mereka bereaksi terhadap lingkungan di sekitar mereka daripada mencoba mencari cara baru yang lebih efisien. Akibatnya, lebih mahal untuk mengubah segalanya sambil menghabiskan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan kebutuhan pelatihan staf. Ini juga mengarah pada efisiensi yang lebih karena sistem baru membingungkan dengan situasi yang panjang dan kacau.
- Pemerintah menyimpan informasi rahasia, seperti data dari keamanan data khusus negara dan nasional. Karena semua informasi didigitalkan dan tersedia bagi siapa saja yang ingin melihatnya, pelanggaran keamanan tidak dapat dihindari. Dan sementara banyak perusahaan mengalami kebocoran informasi pelanggan atau skandal peretasan, pemerintah lebih rentan, karena mereka jarang menarik orang-orang terbaik di bidang TI sebagai karyawan.
- Transparansi. Warga ingin tahu apa yang dilakukan pejabat dan pegawai pemerintah. Dan internet sangat cocok untuk jenis masyarakat ini. Aktivitas bisnis dan pribadi setiap orang tersedia secara online. Dan meskipun tren ini memengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan atau bersekolah dengan sangat baik, tren ini juga dapat memengaruhi pemerintah.
- Percakapan, tindakan, keputusan, dan motif dimainkan di Internet dalam email, situs jejaring sosial, video, dan blog pribadi. Pejabat dan pegawai pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik jubah kerahasiaan.
Demikian Ulasan Tentang 36 Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan Semoga bisa bermanfaat buat sobat setia DosenPendidikan.Com Aamiin… 😀
Baca Juga :
